October 18, 2017

Dinilai Cacat Hukum, Pengamat Gugat Perwali Kota Malang Ke Mahkamah Agung

SMA Negeri 1 Malang

Berdasarkan hasil kajian Tim Media Pendidikan terhadap pungutan dana terhadap orangtua/wali peserta didik di Kota Malang, maka demi kepentingan pemberitaan pada tanggal 2 Juni 2014 dikirimkan surat wawancara tertulis kepada Walikota Malang yang intinya : 1. Program Wajib Belajar 9 Tahun yang dilaksanakan di Kota Malang. 2. Adanya pengelolaan dana satuan pendidikan menengah (SMAN & […]

Pemprov Jatim Canangkan Program Wajib Belajar 12 Tahun Tanpa Memungut Biaya

Siswa sekolah sedang melakukan upacara bendera

Pemerintah Provinsi Jawa Timur diam-diam ternyata telah mencanangkan Program Wajib Belajar 12 Tahun. Hal ini dapat diketahui melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang diterbitkan pada tanggal 22 Agustus 2014 yang lalu. Dengan pertimbangan bahwa pendidikan yang berbasis keunggulan dan potensi daerah, kualitas kepemimpinan sekolah dan partisipasi masya […]

Pengelolaan Keuangan Kota Malang Amburadul, Puluhan Milyar Rupiah Dikelola Diluar Mekanisme APBD

Gambar Balai Kota Malang

Hasil investigasi Tim Media Pendidikan terhadap pengelolaan dana satuan pendidikan di beberapa kota di provinsi Jawa Timur menunjukkan adanya banyak ketidakpatuhan penyelenggara pendidikan terhadap peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan daerah. Salah satu yang menarik untuk disimak adalah pengelolaan dana satuan pendidikan di Kota Malang yang lebih terkenal dengan sebutan Kota […]

Pungutan Dinilai Cacat Hukum, Kepsek Persilahkan Ajukan Judicial Review

sman 1 malang samping

Pengamat Pendidikan di Malang Raya, Mohammad Dawoed menilai pungutan yang dibebankan kepada masyarakat melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pungutan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pungutan Dana Investasi Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri cacat hukum sejak pembentukannya. Ia berpendapat bahwa seharusnya segala pungutan di daerah yang dibebankan kepada […]