December 14, 2018

Pemindahan Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi

Kantor Gubernur Jatim

Mungkin banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah akan terjadi perubahan yang cukup significant mengenai kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah dalam hal ini adalah SMA, MA dan SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. Untuk mengetahui hal ini marilah kita simak bersama pasal pasal yang ada […]

Tinjauan Umum Terhadap Pelaksanaan PP 48 Th 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

004 mata-uang-rupiah

Dari keberhasilan Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, khususnya produk hukum yang telah dibuat, dimana salah satunya adalah penetapan dan pengundangan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 4 Juli 2008, sebagai pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional. Dibutuhkan waktu […]

Pelaksanaan DAK 2012 Bakal Terganjal Permendagri

mendikbud_mendagri

Lawang, (07/01) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran […]

Mekanisme Pemungutan Dana Orangtua Peserta Didik

Sistem Pendidikan Nasional

Hal yang paling riskan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan adalah menentukan besarnya biaya pendidikan yang menjadi tanggung jawab orang tua peserta didik, karena dari sinilah sering timbul permasalahan yang terkadang sampai dapat menjerat kepala sekolah menghadapi tuntutan hukum. Memang disadari atau tidak, biaya pendidikan merupakan kewajiban bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga mau […]

Peran Serta Masyarakat di Satuan Pendidikan

Nasional

Reformasi yang dilakukan oleh pemerintah dewasa ini adalah lebih mengedepankan peran serta masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dengan berlakunya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional berubah pulalah pengaturan tentang peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan. Pasal 54 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa: 1. Peranserta masyarakat dalam […]